image
26 Februari 2020

*Dari RDP Komisi bersama Dinkes

TOMPOTIKKA–Komisi I DPRD Palopo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pendataan BPJS Kesehatan, di kantor DPRD siang kemarin.

Pembahasan soal BPJS Kesehatan ini adalah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan reses sebelumnya, dimana banyak masyarakat saat ini dinonaktifkan dari program BPJS Kesehatan ini utamanya yang tergolong subsidi.

Anggota DPRD Palopo, Muhammad Mahdi mengatakan, jika tahun ini pihaknya menyetujui anggaran kurang lebih Rp36 miliar, untuk program BPJS Kesehatan bersubsidi. Jumlah tersebut, untuk mengakomodir sekitar 56.000 peserta. Hanya saja jumlah peserta yang aktif sekarang kurang lebih 49.000 orang. “Ada sekitar 12.000 yang diverifikasi. Kami harapkan, seluruh warga terdaftar terlayani BPJS Kesehatan. Kami meminta pihak pemerintah teliti dan selektif melakukan verifikasi,” katanya.

Terkait permintaan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palopo, Muh Taufik, menegaskan bahwa Pemkot Palopo telah berkomitmen penuh dalam melayani warga terkait kebutuhan kepesertaan BPJS Kesehatan bersubsidi. “Untuk mensinkronisasi data verifikasi di lapangan, kita telah melibatkan RT/RW, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan pihak berkompeten lainnya,” katanya. (rul)